Sedangkan bagi pemerintah maupun badan publik lainnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas Dari pengertian tersebut diatas dalam pelaksanaan undang-undang Keterbukaan Publik terdapat dua belah fihak pada posisi berbeda yakni pihak yang menerima informasi dengan fihak yang meneyediakan informasi. “hari Gini Badan Publik Tidak Terbuka, Duh K. Namun demikian, sebelum memutuskan persoalan yang berkaitan dengan klausula kerahasiaan, Badan Publik atau KI sebaiknya melihat dulu secara seksama model dari klausulanya. Pasal 1 angka 3 aturan tersebut sebetulnya sudah mendefinisikan bahwa organisasi pemerintah juga termasuk. Implementasikan KIP Secara Baik, KI Sumut Berikan Anugerah Informatif kepada Badan Publik MEDAN – Komisi Informasi Sumatera Utara (KI Sumut) menggelar acara Anugerah Keterbukaan Informasi tahun 2023 kepada badan publik, baik pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD, pemerintah desa hingga kategori. Inspektorat Prov. hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik 4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selebihnya, 41 badan publik dinilai kurang informatif dan 189 badan publik lainnya tidak informatif. Monev Ki Sumbar, Wako Pariaman Optimis Menjadi Yang Terb. INFORMASI PUBLIK. UU KIP memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik. Temuan-temuan ini akan menjadi penentu berapa besar. “hari Gini Badan Publik Tidak Terbuka, Duh K. Selain inovasi, aspek kolaborasi badan publik juga menjadi faktor yang menjadi penilaian. PORTALJABAR, KOTA BANDUNG - Keterbukaan informasi menjadi salah satu indikator transparansi badan publik. 2. hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya; c. publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pasal 12 . Monev KIP Tahun 2022 dimaksudkan untuk menilai sejauh mana Badan Publik, khususnya Badan Publik Negara, menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi kepada masyarakat. Profit motif bagi para pemangku kepentingan tidak dapat menjadi dasar untuk aksi dari Pemimpin badan publik. Home. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalampengajuanAyat (3) huruf (e) UU KIP yang menyatakan bahwa informasi publik tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, apabila informasi publik yang diminta tersebut belum dikuasai atau didokumentasikan. Dari latar belakang pemerintahan yang tertutup dan penuh. Kehadiran dan kewenangannya sesuai mandat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mahfud MD juga menjelaskan, UU No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan BPK tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan; Mengingat : 1. Ringkasan akses Informasi Publik: 1. 1. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,. Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum, Informasi Publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari. go. Harapannya, Badan Publik agar pro aktif menyebarkan informasi secara akurat, benar, dan terpercaya kepada masyarakat agar dapat menangkal informasi hoaks serta. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan 2. peningkatan kualitas tata kelola badan-badan publik. Pasal 13 menyebut untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap badan publik menunjuk PPID. Keterbukaan Informasi Publik Adalah Keharusan, Terutama Badan Publik Yang Menggunakan Uang Rakyat. l. 4. Keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan atau penerapan peraturan sedikit banyak ditentukan oleh humasnya. Pasal 7 UU No. Jakarta - 26/10/2021, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kembali meraih kategori Badan Publik Informatif berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat. Lebih dari 50 persen badan publik masuk kategori tidak dan kurang informatif. Dengan adanya UU KIP, arah kebijakan pelaksanaan dituangkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik. Visi Mewujudkan pelayanan informasi publik di Badan Kepegawaian Negara yang akuntabel, efisien, dan efektif. Menurutnya, dari total 248 badan publik yang dinilai sebanyak 254 lembaga atau 72,9% masuk kategori rendah dalam urusan kepatuhan membuka. Selama Dibutuhkan : Padang: Kepala dinas : 2023: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum diketahui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi: 2 kali dikunjungi: 18: Jam Pelayanan Informasi Publik: Informasi Berkala . Penelitian dilakukan di tiga badan publik, yakni Bappeda, DPKAD, dan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Badan hukum publik didirikan oleh badan publik (negara, badan-badan publik otonom), diatur dan tunduk pada hukum publik untuk melaksanakan tugas-tugas publik (state functions). Dan ketiga publik perlu diberikan ruang partisipasi dan kolaborasi menilai badan publik. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk. Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. Badan Publik bisa menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung-jawab, dan wewenangnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Atlas. Baca Selengkapnya Ya, tentu saja mereka dibentuk sebagai pelayan rakyat, memenuhi kebutuhan rakyat. satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau. 9, No. Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional 2020. Mengingat : a. Contoh : koperasi, PT dan yayasan. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan alamat situs/portal dan/atau softfile. KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 I. 19. Penulis: Desta Leila. Layanan informasi dikelola Sekretariat Badan Bahasa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang. Skripsi Retnowati, Endang. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. 7. “Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2022 dimaksudkan untuk menilai sejauhmana Badan Publik, khususnya Badan Publik negara, menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi kepada masyarakat”, demikian disampaikan Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disusun dengan tujuan, antara lain untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan Badan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan komersial atas nama pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Ketika Badan Publik menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan, maka pengecualian tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi. II. Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022, yang telah diselenggarakan sejak kick off pada tanggal 10 Agustus 2022. Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi dalam rangka mewujudkan keterbukaan Informasi Publik. Definisi/arti kata 'publik' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah n orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya). Yang Termasuk Badan Publik Menurut UU KIP. Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, nilai yang terkandung dalam misi kelima merupakan fokus kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat. level Badan Publik Desa melalui sosialisasi dan pendampingan. com - Salah satu peran pemerintah ialah menciptakan dan memberikan pelayanan publik sebaik mungkin. 11 Lihat Tabel Koleksi Perpustakaan pada website“Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya mencipatakan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang)” . pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan; d. Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembara n Negara. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan. No. Kewajiban badan Publik. Ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun yang menjadi kewajiban badan publik berkenaan dengan keterbukaan informasi publik diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU No. Badan Koordinasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik, yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan Pengadaan, mengawasi penyelenggaraan Pengadaan, memutus keberatan dalam penyelesaian sengketa Pengadaan, danBadan Publik sebagai pelaku, tidak lagi hanya berkutat pada 3 lembaga pemerintah, Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Pasal 13 (1) PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. Lihat. About US. (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan. badan kepegawaian negara tahun anggaran 2021 sekretariat utama dan kedeputian no nama jabatan kualifikasi pendidikan alokasi kebutuhanBadan Publik mencakup badan-badan atau organisasi yang tidak berbadan hukum atau yang berbadan hukum (badan hukum publik dan badan hukum perdata) yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada ketentuan di atas. (2010). 1. Laswell dan Abraham Kaplan: “Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah”Penyatuan badan dengan dua fungsi ini akan memungkinkan penyeimbangan yang lebih baik. Pihak yang berkewajiban menyediakan informasi disebut Badan Publik. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu penetapan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan daftar Informasi Publik Tahun 2021 di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. *Komisi Informasi Pusat* Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik. informasi publik secara berkala, serta-merta, dan setiap saat dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. 1 tersebut memuat petunjuk teknis pelaksanaan UU KIP oleh Badan Publik. 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP) yang merupakan catatan berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Contoh organisasi sektor publik di pemerintah pusat adalah sebagai berikut: 1. Badan publik berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada pengguna informasi publik dan wajib memberikan jawaban paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhadap pemohon informasi publik. Uji Konsekuensi Informasi adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima. Pelaksanaan dan kewenangan PPID kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah. com. Informasi Berkala. Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis. Contoh badan hukum publik adalah Negara, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia. KEDUA : Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri dari tujuh kategori Badan Publik yang telah dikualifikasikanDengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Badan Standardisasi Nasional (BSN) – selaku salah satu badan publik - berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik. Bagian Ketiga Tanggung Jawab dan Wewenang PPID Pasal 6 PPID bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik. Oleh : Komisi Informasi(Admin), 31 Maret 2021 11:02:28 WIB. Informatif KEMENTERIAN NO NAMA BADAN PUBLIK NILAI 1 Kementerian Pertanian 99,70 2 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 99,45 3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 99,45 4 (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Pada kesempatan itu, Menkopolhukam juga mengapresasi seluruh badan publik yang mendapat predikat “informatif” pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022. al. asas dan tujuan 3. Badan Penyelenggara Jaminan. Selain untuk memastikan seluruh badan publik telah melaksanakan KIP dengan baik, hasil monev juga menjadi bahan perbaikan, serta meningkatkan peran serta masyarakat. Verifikasi Kuisioner. Apakah BUMN dan Perusahaan Swasta. Pentingnya keterbukaan informasi membuat pemerintah mengeluarkan UU No. (3) PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik Negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang. mekanisme memperoleh informasi 7. NO BADAN PUBLIK NILAI 1 Partai Amanat Nasional 80,03 3. Jumlah Pemohon Informasi periode Januari hingga Desember 2022 yang dikirimkan masyarakat melalui Pos-el. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3. Badan Publik tersebut antara lain lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Organisasi Masyarakat yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana publik, terkena kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka. (3) Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bersifat ketat dan terbatas. Pasal 12 . badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelaksanaan dan kewenangan PPID kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang. polri. *Komisi Informasi Pusat* Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan. Adapun yang menjadi kewajiban badan publik berkenaan dengan keterbukaan informasi publik diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU No. JAKARTA, KOMPAS — Komisi Informasi Pusat atau KIP mencatat selama 2021 terdapat kenaikan keterbukaan informasi dari badan publik dibandingkan dengan tahun lalu. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani pemohon informasi publik secara tepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sementara pada sesi kedua, aspek dan indikator monev dipaparkan Direktur PATTIRO Bejo Untung mengenai. Tentang PPID. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan14. PPID Bank Indonesia - Jakarta, 14 Desember 2022 Bank Indonesia kembali menyandang predikat badan publik “Informatif" tahun 2022 setelah mengikuti rangkaian pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), mulai dari tahapan pengisian Self Questionnaire Assessment (SAQ) tanggal. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Artikel. Klasifikasi Badan Publik Informatif 2021 merupakan penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik yang dinilai oleh Komisi Informasi Pusat (KI. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik harus menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Hukumonline. Badan publik yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, atau. Informasi Setiap Saat. Kementerian Keuangan selaku badan publik untuk membuka akses atas Informasi Publik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK. DASAR. co. Selain pemeringkatan dan kejuaraan tersebut, pada penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2020 ini, Tim Monev juga memberikan apresiasi kepada: 1. Pasal 7 UU No. Pemberlakuan UU KIP juga merupakan sebuah konsensus (kesepakatan dan kebijakan pemerintah yang lahir melalui musyawarah) yang mengatur pemenuhan hak informasi publik, dan pada hakikatnya juga mengatur “ruang publik”3 dalam kehidupan berdemokrasi. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dllaksanakan oleh Komsl Informasi Provinsi. mekanisme memperoleh informasi 7. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini. Wisma BSG Gedung Annex, Lt 1, Jl Abdul Muis No. Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberi sambutan dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah Tahun 2021 secara virtual, Selasa (26/10). (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak. kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan. H. Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. Portal Layanan Satu Pintu Badan Geologi, Pelayanan Publik Badan Geologi, Badan Geologi, Sekretariat Badan Geologi, Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas. Hal ini kami lakukan karena Badan Publik Desa belum banyak tersentuh isu keterbukaan informasi publik, padahal antara UU Nomor 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terdapat keterkaitan yang sangat erat. Penyelenggara keterbukaan informasi, harus dipastikan mengetahui bentuk pelibatan stakeholder dari berbagai aspek. TRIBUNJATENG. asas dan tujuan 3. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Badan Hukum Privat; Badan hukum privat (privaatrecht) merupakan badan hukum yang dibuat menurut dasar hukum perdata atau hukum sipil atau sekumpulan orang yang membuat kerja sama atau membentuk badan usaha dan adalah satu kesatuan yang memenuhi syarat yang ditentukan hukum. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. Berikan tanda (X) pada salah satu kolom jawaban 3. 72, Gambir, Pecenongan, Jakarta. Untuk itu, mempersiapkan praktisi humas pemerintah yang berwawasan luas kini bukan. KOMPAS. informasi-publik-di-semarang-cukup-bagus-bagaimana-dengan-kota-di#sthash. “Semua Badan Publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Peraturan ini mengatur mengenai: (a) Badan Publik yang didalamnya mencakup: ruang lingkup Badan Publik, kewajiban Badan Publik dalam pelayanan Informasi Publik, dan tanggungjawab serta wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);. 4. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya; Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan; Data perbendaharaan atau inventaris;Badan Publik tersebut antara lain lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Organisasi Masyarakat yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana publik, terkena kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk mengoptimalkan pengelolaan keterbukaan informasi publik serta pengawasan publik terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pembinaan ldeologi Pancasila telah. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan pemerintahan haruslah. Profesi humas adalah profesi terbuka, yang dapat diakses oleh siapapun yang memiliki kompetensi. memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana. Mengenal Keterbukaan Informasi Publik (#6): Badan Publik. Lebih dari 50 persen badan publik masuk kategori tidak dan kurang informatif. BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan), sejak akhir 2019 secara resmi menggunakan nama panggilan BPJAMSOSTEK, merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan. H. Oleh : Komisi Informasi(Admin), 31 Maret 2021 11:02:28 WIB. Tentang PPID BKN. Pendahuluan Negara Indonesia adalah negara hukum. BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan), sejak akhir 2019 secara resmi menggunakan nama panggilan BPJAMSOSTEK, merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat. Disamping itu juga, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pembentukan. 6. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 26 Oktober 2021, menyatakan syukur dan. (Syaiful Azhary & Rachmat Kriyantono) 214 berdasarkan model komunikasi simetris dua arah (Lattimore, 2010). com – Meski sudah efektif berlaku kurang lebih selama enam tahun, ternyata masih terdapat perdebatan terhadap definisi “Badan Publik Non-Pemerintah” dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang. Badan-badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.